Mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat. Tumbuh suburnya praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Pada ahirnya menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan bagi masyarakat. Salah satu Kebijakan pemerintah yang banyak menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan bagi masyarakat adalah pembangunan bidang infrastruktur.
Sarana prasarana pembangunan fisik dalam kaitannya dengan kepentingan pemerintah maupun swasta. Tidak saja menimbulkan kesengsaraan dari sisi ekonomi, sebagai masyarakat pinggiran. kebijakan pembangunan bidang infrastruktur juga kerap berahir pada aksis kekerasan terhadap masyarakat oleh pemerintah dan pengusaha, maupun dengan aparat hukum.
Pemicu utama aksis kekerasan, paling sering berlansung dilakukan aparat hukum dan pemerintahan sampai saat ini, masih terkait masalah sengketa lahan. Tercatat dalam beberapa tahun terahir, kasus kekerasan dan sengketa lahan antara pemerintah dengan masyarakat paling banyak mendominasi. Eksekusi dan penguasaan melalui jalan pemaksaan menjadi pemicu paling dominan terjadinya aksis kekerasan.
Tercatat dari sekian kasus sengketa lahan yang ada, hanya sebagian kecil mampu diselesaikan melalui proses mediasi dan negoisasi. Proses mediasi dan negoisasi terkadang juga jarang mencapai kesepakatan, termasuk putusan yang dikeluarkan pengadilan, tidak mampu memberika kepuasan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Masyarakat tidak jarang berada diposisi termarginalkan.
Setiap keputusan, kebijakan dikeluarkan, cendrung lebih banyak ditunggangi muatan kepentingan politik dan kekuasaan, daripada kepentingan masyarakat. Atas nama kemajuna, kemakmuran dan peradaban kebijakan pembangunan diberlakukan pemerintah teramat sering dilakukan tanpa pertimbangan dan pengendalian, meski harus mengorbankan permukiman dan lahan sumber penghidupan masyarakat tanpa mengenal belas kasihan.
Ketika aparat hukum sebagai lembaga tempat mendapatkan keadilan sudah tidak bisa diharapkan. Pemerintah sebagai pembuat dan pemegang kebijakan tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi, partai dan pemilik uang (pengusaha). Pada kondisi ini, masyarakat mulai merasa frustasi, mengambil tindakan sediri, melakukan perlawanan terhadap kesewenangan aparat hukum maupun pemerintahan.
Keadilan hanya ada dilangit, kata Sok Hok Gie dalam buku catatan pemberontakan seorang aktivis. Kasus sengketa lahan tidak saja mengorbankan harta, permukiman dan lahan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Disisi lain sengketa lahan memunculkan aksi kekerasan hingga pembunuhan.
Berapa banyak nyawa harus melayang dan dikorbankan demi sebuah ambisi dan kekuasaan. Berlansung secara merata di setiap daerah. Mengulas kembali hasil training strategi pembelaan HAM dan keadilan sosial, bersama sejumlah teman aktivis LSM, NGO dan komunitas lain dari berbagai daerah di Bali beberapa hari lalu. Melalui pemaparan dan hasil peresentasi dilakukan teman-teman.
Ada banyak fakta baru terungkap, kasus kekerasan sengketa lahan yang melibatkna perusahaan, aparat hukum dan pemerintahan. Ronal aktivis dan pegiat HAM Parakletos dari Ambon mengungkapkan bagaimana tidakan kekerasan dan pelanggaran HAM dilakukan pemerintah setempat terkait kasus sengketa lahan dinilai sudah tidak berperi kemanusiaan.
Masyarakat yang semestinya diayomi dan diberikan perlindungan dari rasa takut dan tindakan kesewenangan, justru dijadikan musuh dan penghalang mendapatkan ambisi kekuasaan, Reza dari aceh, Lina (Poso), Chamim aktivis Kontras Surabaya, Intan bersama beberapa teman aktivis Bali sedang gencar mengkampanyekan penolakan terhadap rencana Pemprov Bali melakukan Reklamasi.
NTB termasuk salah satu daerah yang paling sering berlansungnya aksi kekerasan sengketa lahan. Sebut saja pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), sebelum beroprasi sempat bergejolak sengketa dan pertikaian antara antara masyarakat dengan pemerintah, termasuk PT Angkasa Pura terkait pembayaran lahan pertanian masyarakat Desa Tanak Awu, lokasi pembangunan BIL belum dilunasi.
Kasus Gili Terawangan Kabupaten Lombok Utara, Tereng Wilis Lombok Timur, kepemilikan sebagian lahan di Bandar Udara Bima dan sejumlah kasus sengketa lahan lain. Sekian kasus tersebut, baru sebagian kecil mampu ditangani melalui proses mediasi dan negoisasi. Selebihnya lebih sering berahir aksi kekerasan dan perampasan.
Pembangunan dalam suatu pemerintahan Negara memang penting dan sangat dibutuhkan, sebagai salah satu bagian menopang kemajuan kehidupan masyarakat, tentu dengan suatu catatan, pembangunan dilakukan memang murni diperuntukan menciptakan kesejahteraan dan tidak harus mengorbankan kepentingan masyarakat, apalagi sampai mengunakan cara-cara kekerasan. Sebab pembangunan sejatinya memang dihajatkan menciptakan kemaslahatan.
Posting Komentar