 |
| googel |
membantu meringankan beban masyarakat kalangan bawah, khususnya masyarakat miskin
, di bidang kesehatan, melalui sederetan program yang dipandang murah dan bisa terjangkau seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), program kesehatan gratis dan sederetan program lain tidak selalu sejalan dan membuahkan hasil manis, semanis sikap optimisme dan klaim pemerintah kalau semua program kesehatan yang dicangkan berjalan sukses, mampu menyentuh dan dirasakan manfaatnya secara lansung oleh segenap lapisan masyarakat kurang mampu.
Prilaku dan sikap petugas medis, yang kerap memandang dan memposisikan masyarakat pengguna kartu Jamkesmas sebagai kelompok kelas tidak berduit, tidak jarang menyisakan rasa miris di hati masyarakat. Seolah menempatkan kelas ini sebagai kelompok yang termarjinalkan, selalu berada di urutan terbelakang mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak terlalu penting diprioritaskan.
Kalau tabiat buruk dan prilaku tidak menyenangkan segilintir petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan masih tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin prilaku yang sama akan terulang lagi. Lemahnya pengawasan dan tidak adanya sangsi tegas membuka peluang terulangnya kembali prilaku yang sama.
Pengawasan yang dilakukan pemerintah selama ini cendrung masih lemah, tidak mampu mendeteksi prilaku kurang menyenangkan petugas kesehatan sewaktu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena pengawasan dan pendekatan dilakukan cendrung masih bersifat formalistik. Terbukti prilaku tersebut masih saja ada ditemukan, dengan masih banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat mengenai perlakuan kurang menyenangkan beberapa petugas kesehatan rumah sakit dan puskesmas.
Kunjungan, pengawasan dan dialog secara lansung pengawas Dinas Kesehatan (Dikes) maupun DPR, dengan para pasien, khususnya masyarakat pengguna kartu Jamkesmas, tentang kualitas pelayanan yang didapatkan dari petugas puskesmas maupun rumah sakit, kerap dimanfaatkan pihak puskesmas dan rumah sakit tertentu main kucing-kucingan, mendekte dan meminta pasien, memberikan jawaban kalau pelayanan yang mereka dapatkan baik, demi menjaga pencitraan dan terhindar dari sangsi maupun teguran.
Meski sejatinya perlakuan, sikap dan kualitas pelayanan yang diberikan terkadang sering mengecewakan. Permintaan semacam ini sekaligus warning bagi setiap pasien mapun masyarakat pengunjung untuk tidak berani kritis dan mengadu kepada pengawas mengenai kekurangan dan kualitas pelayanan didapatkan. Kalau ada yang berani mengadu, perlakuak tidak menyenangkan, gerutuan, caci maki dan kurang mau dilayani sudah pasti sidapatkan.
Ibu Maryam, mungkin satu dari sekian juta masyarakat NTB pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau dalam bahasa kampungnya biasa disebut Kartu Tanda Miskin. Bagaimana dia pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari petugas salah satu Puskesmas di Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Dengan mata berkaca-kaca sambil duduk bersandar ditembok rumahnya yang masih berdinding bata, Maryam menceritakan bagaimana pengalamanya menggunakan kartu tanda miskin sewaktu membawa anaknya yang hampir sekarat datang berobat ke Puskesmas tersebut sekita tahun 2010 lalu.
Masih terngiang dalam ingatan Maryam bagaimana perlakuan dan sikap para petugas puskesmas yang terkesan tidak mau tahu dengan keberadaan mereka. Memandang mereka dengan sebelah mata sebagai pasien yang tidak terlalu penting untuk segera dilayani karena hanya bermodalkan kartu tanda miskin. Dan yang paling terasa masih pedas terngiang di telinga dan menyakitkan hati Ibu Maryam waktu itu adalah kata-kata salah seorang petugas puskesmas, yang demikian sekenanya tanpa beban berkata,
“ah lamun tie jaq dendeq runguq laloqn, sejuaq dateng beroat endeqne araq kepengne” (ah kalau pasien yang itu, tidak usah terlalu dilayani, soalnya datang berobat tidak bawa uang) grutu petugas tersebut sambil berlalu, kenang ibu Maryam menirukan petugas puskesmas tersebut. Dan semenjak kejadian itu membuat Ibu Maryam trauma untuk datang kembali berobat ke puskesmas tersebut.
Kisah ibu Maryam membuktikan betapa kebijakan program kesehatan gratis maupun Jamkesmas yang dicanangkan Pemda NTB selama ini terkesan masih setengah hati dan tidak di barengi dengan regulasi dan sangsi tegas terhadapa pelaku kebijakan di bidang kesehatan, dalam hal ini Dikes, rumah sakit dan Puskesmas, ketika ada pengaduan dari masyarakat. Tidak heran dalam beberapa kasus perlakuan tidak menyenangkan dari petugas kesehatan masyarakat bisanya engga melakukan pengaduan dan lebih memilih berdiam diri, karena jarang ditanggapi.
Demikian halnya dengan pemerintah dan Dikes sendiri, kalaupun ada pengaduan dari masyarakat jarang ditindaklanjuti secara serius. Ketika media ramai-ramai menurunkan laporan dan kritikan datang bertubi-tubi, pemerintah selalu mencari dalih untuk melindungi diri dan saling lempar tanggung jawab. Lambat laun masyarakatpun merasakan diri bukan lagi sebagai kelompok yang mesti harus dilindungi, karena seringnya disakiti.
Disisi lain pemerintah nampaknya lebih senang bersembunyi dan melindungi diri di balik klaim dan capaian melalui angka-angka ketimbang terjun secara lansung melihat kondisi masyarakat. Kalau kondisi masih tetap dibiarkan, tanpa melakukan pembenahan. Bukan tidak mungkin program kesehatan gratis hanya tinggal mimpi yang dianggap tidak memiliki banyak arti.
Reformasi secara menyulurh sektor kesehatan yang melibatkan semua unsur dan elemen masyarakat, membuat regulasi atau terobosan lain, semisal melakuan investigasi, kerjasama secara serius dengan aktivis, organisasi social kemasyarakatan, LSM, NGO dan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, meski dilakukan Pemda NTB dari tingkatan Propinsi, Kabupaten Kota di NTB. Sebagai upaya meminimalisir ulah beberapa gelintir petugas kesehatan, dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu.
Posting Komentar