 |
| Seorang buruh nampak sedang menurunkan beras, viva |
Ayomenulis. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu
daerah di Indonesia yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah penyangga
pangan nasional beras, terutama semenjak keberhasilan Gubernur NTB, Gatot
Suherman pada waktu itu yang telah berhasil menyelamatkan NTB dari krisis
pangan, melalui pola tanam gugur ancah (Gora), lahan pertanian tadah hujan
Pulau Lombok bagian selatan, Pulau Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima
Penetapan NTB sebagai daerah penyangga pangan
nasional tersebut tidak terlepas dari keberhasilan petani meningkatkan hasil produksi
gabah setiap tahun, bahkan melebihi target nasional. Tahun 2015 saja, berdasarkan
data Dinas Pertanian NTB, produksi gabah petani NTB mencapai 2 juta ton lebih. Nilai produksi yang
cukup fantastis
Tidak heran dalam setiap kesempatan maupun
acara kunjungan Menteri terutama Kementerian Pertanian maupun Presiden ke NTB,
Gubernur maupun Dinas Pertanian NTB seringkali sesumbar dan memamerkan
bagaimana keberhasilan petani NTB yang mampu meningkatkan produksi gabah sampai
melebihi target nasional
Namun semua keberhasilan dan prestasi tersebut
seakan tidak bernilai apa – apa dan sangat kontras dengan kebijakan tidak populis Badan Urusan Logistik
(Bulog) NTB yang hampir setiap
tahun melakukan impor beras dan menjadi agenda rutin yang
tidak pernah absen dilakukan.
Terahir pada Desember 2015 Bulog berencana
mendatangkan beras dari Provinsi Jawa Timur sebesar tujuh ribu ton. Kekurangan ketersediaan pasokan seringkali
menjadi dalil pembenaran Bulog melakukan impor dan mendatangkan beras ke NTB, menutupi kekurangan
persediaan yang sudah ada, sampai menunggu musim panen tiba, termasuk alasan mengantisipasi
lonjakan harga dengan menggelar operasi pasar (OP) dan memenuhi kebutuhan beras
raskin masyarakat
 |
| radarlombok |
Wajar saja kebijakan tersebut membuat Gubernur
NTB marah dan menolak keras beras impor maupun beras yang didatangkan dari
daerah lain Indonesia masuk NTB, karena dinilai akan merugikan petani. Desember
2015 lalu menjadi puncak kekecewaan dan kemarahan Gubernur NTB, menghiasi media
massa, mengeluarkan statemen keras, meminta Bulog untuk tidak menjadi rente, mencari untung dari beras impor
Gubernur menuding, terjadinya kekurangan
persediaan beras karena Bulog tidak serius melakukan penyerapan gabah petani
secara maksimal, sehingga kebijakan impor beras selalu dilakukan dan hal
tersebut memang sengaja dilakukan Bulog supaya bisa melakukan impor serta bisa mendapatkan
keuntungan
"Ingat Bulog itu alat negara, bekerja untuk rakyat, jangan jadi rente yang mencari fee (keuntungan) dari beras impor" kata Gubernur NTB dalam salah satu kesempatan wawancara dengan wartawan di Mataram beberapa waktu lalu menanggapai hasrat Bulog yang demikian besar hendak mendatangkan beras luar masuk NTB
"Ingat Bulog itu alat negara, bekerja untuk rakyat, jangan jadi rente yang mencari fee (keuntungan) dari beras impor" kata Gubernur NTB dalam salah satu kesempatan wawancara dengan wartawan di Mataram beberapa waktu lalu menanggapai hasrat Bulog yang demikian besar hendak mendatangkan beras luar masuk NTB
Tidak mau disalahkan, Bulog NTB pun berdalih,
kalau kebijakan impor yang hendak dilakukan selama ini sekedar melanjutkan
kebijakan dari pusat. Kemudian mengenai serapan gabah petani yang rendah,
selain dilakukan berdasarkan aturan perundang – undanga, juga sudah dilakukan
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) juga terkait kualitas gabah dengan
kadar air tinggi
Pada musim panen tahun 2015, dari total
produksi gabah dihasilkan petani NTB sebesar 2 juta ton lebih, Bulog hanya mampu menyerap
gabah petani sebesar 100 ribu ton, dengan harga pokok penjualan (HPP) berkisar
antara tujuh sampai delapan ribu lima ratus rupiah perkilo, sementara tengkulak
justru berani membeli gabah petani NTB melebihi HPP, wajar saja kekurangan
persediaan beras selalu terjadi dan impor beras terus mentradisi
Sebelumnya pada acara puncak Peringatan Hari
Pers Nasionl (HPN) di kawasan Mandalika Resort, Kuta Kabupaten Lombok Tengah,
di hadapan Presiden Jokowi dan segenap Menteri yang hadir, Gubernur NTB kembali
menyampaikan penolakannya terhadap rencana Bulog yang hendak melakukan impor
beras ke NTB, termasuk rencana memasukkan beras dari Provinsi Jawa Timur
sebesar tujuh ribu ton, karena selain dinilai akan merugikan petani, Impor
beras juga tidak dibutuhkan, karena NTB sudah surplus beras
Mimpi
Kesejahteraan
 |
| lombokpost |
Tradisi impor beras masih akan terus terjadi
selama tidak ada intervensi dari pemerintah pusat memperbaiki, mengawasi tata
klola manajemen Bulog dalam melakukan serapan dan distribusi gabah petani. Langkah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbaiki dan memfokuskan pengawasan
sektor pangan tahun ini meski diapresiasi
Karena bukan tidak mungkin dibalik tradisi
impor beras tersebut telah berlansung konspirasi dan praktik korupsi yang
selama ini menyengsarakan petani. Akan menjadi sebuah ironi ketika NTB sebagai
daerah lumbung padi, ketika sebagian petani justru harus gigit jari dengan
harga padi yang tidak pernah mampu membawa kesejahteraan, karena ulah segelintir
oknum pemangku kebijakan melakukan praktik kecurangan
Mimpi
mendapatkan kesejahteraan yang didambakan petani NTB sebagai daerah lumbung
padi hanya akan tetap sekedar mimpi, kalau tradisi impor maupun mendatangkan
beras luar masuk NTB masih digandrungi, ketika serapan gabah petani masih
dilakukan setengah hati, dan kalau sistem dan manajemen organisasi Bulog tidak
segera dibenahi
Perbaikan dan pengawasan tata klola sektor
pangan memang harus segera diperbaiki, karena sudah terlalu
lama merugikan petani dan supaya harapan mendapatkan
kesejahteraan yang selam ini didambakan pahlawan pangan dengan keringat dingin
bercucuran bisa segera diwujudkan.
Semoga
Posting Komentar