Pelayanan Publik Masih Butuh Perbaikan

Ayomenulis. Minggu pagi (30/06) lalu saya sempat menyaksikan secara lansung dialog lelang jabatan kepala lingkungan dan Camat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di salah satu stasiun TV swasta MetroTV. Hadir dalam kesempatan tersebut pengamat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta dan Lola Lovita sebagai Camat terpilih Pasar Senin Jakarta Pusat yang dinyatakan lolos mengikuti sleksi lelang jabatan Camat. Lola Lovita sebelumnya merupakan kepala Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Menariknya sleksi kepala lingkungan dan Camata, melalui lelang jabatan tersebut benar-benar dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat selain bisa mengetahui, melihat dan menilai kualitas calon, seleksi jabatan melalui lelang tersebut sedikit tidak mampu menghilangkan kesan buruk yang selama ini terbangun di tengah masyarakat.

Tentang penempatan pejabat Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) dan jabatan pelayanan publik lain yang dilakukan setiapa kepala daerah, dari setingkat Gubernur, Bupati dan Walikota, cendrung bermuatan politis, berdasrkan unsur kekeluargaan, kedekatan dan politik balas jasa, ketimbang mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalisme.

Tidak sedikit sejumlah jabatan penting dilingkungan pemerintahan pusat maupun daerah dijabat oleh orang-orang yang secara kualitas sebenarnya masih jauh dari kata kepatutan dan kelayakan, baik dari sisi intlektual maupun kemampuan manajerial menjalankan roda organisasi pemerintahan maupun kemampuan merealisasikan sejumlah program unggulan yang dicanangkan pimpinan kepala daerah. Terlebih dari sisi pengalaman, masih cukup memperihatinkan.

Ini tentu menjadi persoalan. Kalau kapasitas dan kualitas sebagian besar pejabat dan SKPD tidak sesuai harapan. Bagaiman mungkin sejumlah program yang sudah dicanangkan mampu terealisasikan dengan baik. Selain kebijakan dan program yang kerap berubah-ubah disetiap pergantian kepala daerah berlansung, tidak sedikit di antara kepala SKPD lahir secara instan, karena unsur kedekatan, tanpa melalui proses dan pengalaman matang.

Butuh Keseriusan

Persoalan lain yang kerap menjadi penyakit, suli bisa dihilangkan, menjangkiti dan menggerogoti mental hampir sebagaian besar pejabat instansi pemerintahan, dari pucuk pimpinan sekelas kepala SKPD sampai prangkat di bawahnya, terkait kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yang masih saja tetap berbelit-belit, birokratis, protokoler dan kerap diwarnai praktik pungutan liar (Pungli) oleh oknum tertentu. Beberapa Instansi paling sering jadi sorotan di antaranya rumah sakit, perzinan dan lembaga pendidikan.

Semboyan pelayanan “kalau masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah” dinstansi layanan publik milik pemerintah tidak pernah mampu dihilangkan dan sudah demikian melekat erat sebagai stempel bagi masyarakat, bahwa dimanapun ditemukan instansi, badan dan layanan jasa yang prosesnya panjang dan berbelit-belit sudah pasti milik pemerintah.

Berbeda misalkan dengan lembaga maupun badan dan jasa milik swasta, sebut saja jasa layanan kesehatan rumah sakit maupun lembaga penyedia jasa layanan lain, selain proses lebih cepat, dari sisi kualitas layanan juga sangat memuaskan. Berkunjung ke sejumlah lembaga layanan jasa milik swasta sebutlah rumah sakit, mulai dari pintu utama sampai didalam ruangan, susana termasuk sambutan hangat penuh senyuman, mulai dari petugas kemanan sampai petugas kesehatan terasa, sangat memberikan kenyamanan.

Dengan kebersihan lingkungan, jauh dari kotoran dan kekumuhan. Didinding bagian dalam juga terpampang papan bertuliskan ucapan selamat datang termasuk kalimat “kepuasan anda adalah kebahagian kami”. Inilah salah satu yang membedakan sekaligus menjadi jualan lembaga layanan jasa swasta mendapatkan tempat istimewa dihati masyarakat dan sulit berpaling ke lembaga layanan jasa lain, termasuk instansi layanan publik milik pemerintah. Sudah mahal, kualitas layanan juga seringkali mengecewakan.

Keberadaan lembaga dan instansi layanan publik sampai saat ini memang demikian kencang menjadi sorotan, topik perbincangan, kritikan berbagai kalangan melalui media masa maupun forum-forum diskusi. Selain menyangkut soal kualitas layanan. Juga menyangkut keberadaan Instansi layanan publik milik pemerintah yang kerap menjadi sarang korupsi, melalui penggunaan anggaran yang tidak transparan dan tepat sasaran.

Meski wacana reformasi birokrasi telah lama digaungkan dengan membentuk Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), nyatanya tidak mampu menciptakan perubahan terlalu berarti bagi perbaikan kualitas layanan, tata klola dan sumber daya manusia roda organisasi birokrasi, dan hanya sekedar menjadi Kementrian stempel pelengkap membuat aturan sekedar aturan, yang kerjanya sosialisasi dan sosialisasi, sementara realisasinya masih baru sebatas di atas kertas.

Butuh keseriusan memperbaiki dan membenahi kualitas Pelayanan kerja mesin birokrasi. Selain perbaikan SDM, aturan dan sangsi tegas, pemerintah daerah semestinya juga harus berani mengambil kebijakan sedikit ekstrim, keluar dari logika politik sektarian, lebih mengedepankan sikap transparansi dan profesionalisme ketika hendak mengangkat dan menempatkan pejabat pemerintahan kepala SKPD, bukan atas prinsip politik balas jasa, unsur kedekatan dan kekeluargaan semata.

Langkah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memberlakukan kebijakan lelang jabatan, saya rasa bisa menjadi langkah, terobosan cukup bagus memperbaiki kualitas layanan dan kerja mesin birokrasi di instansi pemerintahan. Pemerintah Daerah (Pemda) NTB dengan kualitas pelayanan publik dan kerja birokrasi yang juga masih butuh banyak perbaikan, tidak ada salahnya menjadikan terobosan yang dilakukan Jokowi sebagai bahan rujukan memperbaiki birokrasi pemerintahan di NTB.

Meski kebijakan tersebut tidak sepenuhnya bisa menjadi tolak ukur melakukan perbaikan kinerja birokrasi pemerintahan. Paling tidak akan mampu memperlihatkan mana pejabat yang berkualitas dan memang serius bekerja untuk kepentingan masyarakat, dan mana pejabat yang selama ini hanya bekerja berdasarkan prinsip kerja Asal Bapak Senang (ABS), menjilat dan mencari muka.