Sebab kegiatan prekonomian yang berlansung dalam suatu pemerintahan, sesungguhnya dimulai dari desa sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat secara keseluruhan. Karena desa pula sumber swasembada pangan nasional bisa terpenuhi dan bisa dipertahankan, melalui tanaman pertanian yang dihasilkan.
Hasil pertanian di pedesaan saat ini yang paling menggiurkan dan berkontribusi besar menambah pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di NTB adalah tanaman tembakau. Setiap tahun pemerintah daerah bisa meraup keuntungan sampai ratusan miliar dari pajak yang dikenakan kepada sejumlah perusahaan rokok yang ada di NTB, melalui Dana Bantuan Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).
Tidak saja sektor pertanian. Sektor lain di pedesaan, khusus daerah pinggiran paling banyak berkontribusi sebagai sumber PAD pemerintah daerah NTB adalah sektor pariwisata. Meski demikian perhatian pemerintah daerah, terhadap pedesaan melakukan pemberdayaan, khususnya di bidang pembangunan belum sepenuhnya sesuai harapan dan mengalami pemerataan.
Kesenjangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan masih saja nampak kelihatan. Pembangunan cendrung lebih banyak berpusat di perkotaan dan pemerintahan. Kontribusi besar masyarakat pedesaan turut serta mensukseskan agenda pembangunan sektor ekonomi, pemerintahan maupun sektor lain, melalui kegiatan pertanian.
Kontribusi nyata ini semestinya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib dan pembangunan masyarakat pedesaan dan pinggiran, melalui kebijakan melakukan pembinaaan, pemberdayaan dan pemerataan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, yang kerap menjadi persoalan.
Upaya Melakukan Pemberdayaan
Bidang pertanian misalkan, perberdayaan bisa dilakukan selain melalui kegiatan penyuluhan, meningkatkan hasil dan produktivitas hasil pertanian masyarakat pedesaan juga bisa dilakukan dengan menggandeng sejumlah pakar dan ilmuan pertanian yang tersebar di beberapa perguruan tinggi NTB.
Persoalan lain yang banyak dikeluhan petani di pedesaan setiap tahunnya terkait ketersedian pupuk dan obat pertanian, selain harga mahal, juga sering mengalami kelangkaan. Untuk itu pemerintah melalui Dinas Pertanian semestinya mampu menjamin dan mengupayakan secara maksimal, bagaiman ketersedian pupuk dan bahan obat-obatan pertanian bisa tetap ada, dengan harga dan kualitas memuaskan.
Sementara di masyarakat pedesaan yang masuk daerah sektor pariwisata, pemberdayaan dilakukan melalui pembinaan keterampilan bagi masyarakat setempat, terutama kalangan remaja dan pemuda yang hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan demikian geliat pembangunan dan prekonomian masyarakat pedesaan akan lebih kelihatan. Yang muaranya jelas bisa mengurangi angka pengangguran.
Kebijakan lain Pemda NTB, khususnya ditingkatan Kabupaten yang belum sepenuhnya berpihak dan mengalami pemerataan terhadap masyarakat pedesaan adalah pembangunan bidang infrastruktur, terlebih infrastruktur jalan. Tercatat hampir sebagian besar jalan pedesaan termasuk jalan pedesaan yang masuk daerah sektor pariwisata Kabupaten di NTB rusak parah.
Tersedianya infrastruktur jalan pedesaan secara memadai merupakan salah satu strategi dan syarat paling vital dibutuhkan, kalau ingin menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan, serta mengeluarkan mereka dari ketertinggalan dan keterbelakangan sebagai masyarakat pinggiran.
Geliat prekonomian melalui hasil pertanian juga akan mampu tumbuh secara baik, termasuk meningkatnya taraf hidup masyarakat dengan akses transportasi dan informasi akan lebih mudah terjangkau. Terlebih sebagai salah satu bagian komunitas terkecil dalam suatu pemerintahan daerah, dengan sifat sebagian besar masyarakatnya yang masih sangat heterogen.
Menggenjot geliat pembangunan pedesaan pada dasarnya relatif lebih mudah, ketimbang mengawal pembangunan di tingkat Kabupaten atau Kota. Selain sifat masyarakatnya yang cendrung individualistik serta jauh dari sifat kekeluargaan dan prinsip gotong royong, permasalahan di Kota umumnya juga lebih pelik.
Sementara komunitas masyarakat pedesaan dalam setiap intraksi maupun aktivitas dilakukan dengan sesama komunitas masyarakat lain, senantiasa berlandaskan prinsip kekeluargaan, musyawarah mufakat dan masih sangat kuat memegang teguh budaya gotong royong.
Prinsip hidup masyarakat pedesaan semacam ini, bisa menjadi modal sosial paling potensial, dalam upaya melakukan pembangunan dan memajukan ekonomi masyarakat pedesaan. Namun bagaimanapun semuanya tentu tergantung bagaimana keseriusan Pemda NTB melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melihat dan memanfaatkan potensi dan modal besar tersebut, melalui aturan dan kebijakan yang diberlakukan.
Posting Komentar